Dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi umum massal di Kota Bogor, Angga Alan, anggota DPRD Kota Bogor, mengusulkan adanya sharing beban operasional “Bis Kita” antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usulan ini disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPRD Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jawa Barat.
Angga Alan menjelaskan bahwa setelah program Buy The Service (BTS) Kemenhub dihentikan, Kota Bogor telah menganggarkan subsidi sebesar 10 miliar rupiah untuk operasional “Bis Kita,” dari total kebutuhan operasional sekitar 20 miliar rupiah. “Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu subsidi ini, mengingat anggaran Kota Bogor terbatas, sementara kebutuhan masyarakat akan layanan ‘Bis Kita’ cukup tinggi,” ujar Angga.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan staf BKAD Provinsi Jawa Barat. Dalam diskusi, para peserta rapat membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan kelancaran operasional transportasi massal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor.
Dengan usulan ini, diharapkan dapat tercipta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah kota dan provinsi dalam mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas transportasi umum di wilayah ini. Angga menegaskan bahwa keberhasilan program “Bis Kita” sangat bergantung pada dukungan finansial yang memadai dari berbagai pihak terkait.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam upaya mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bogor.
Views: 8
COMMENTS