Statement tegas yang dilontarkan Ketua DPC PWRI Bogor Raya Rohmat Selamat.SH.M.Kn terkait desakannya kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Bogor tentang penambahan fasilitas infrastruktur dan alat kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baik diwilayah Kota maupun Kabupaten Bogor, ditanggapi senada oleh Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto yang menyatakan setuju dengan statement yang dikatakan Pengacara Muda tersebut. “Setuju, RS milik Pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, baik melalui kelengkapan Alkes, Faskes, Nakes, maupun ruangan dan obat- obatan”, ucap Ketua DPRD Kota Bogor, Rabu 30/11/2022. “Tinggal bagaimana kemudian pihak RS dapat menghitung rasio kebutuhan sesuai dengan panduan dari Kementerian Kesehatan”, sambungnya. Politisi PKS Kota Bogor ini menerangkan, bahwa terkait program layanan kesehatan bagi warga yang kurang mampu, dalam pembahasan anggaran antara DPRD dan TAPD Pemkot, untuk memperluas Coverage layanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga kurang mampu, telah dianggarkan BPJS PBI yang pembayaran preminya dibayarkan oleh Pemerintah. “Dananya bersumber dari APBN, APBD Jabar, dan APBD Kota Bogor. Selain itu juga dialokasikan jaminan kesehatan Kota untuk membantu warga tidak mampu yang belum tercover BPJS”, terangnya. BOGOR- RADAR BOGOR, DPRD Kota Bogor mengultimatum Pemkot Bogor, untuk segera menyisir sejumlah proyek yang tengah berjalan di tahun ini. Ketua DPRD Atang Trisnanto mengatakan, akhir 2022 tinggal menyisakan dua pekan lagi. Oleh karenanya, proyek strategis Kota Bogor harus selesai tepat waktu.
“Kami minta Pemkot Bogor menyelesaikan tanggung jawabnya, dan juga mencapai target-target yang ditetapkan. Tinggal dua pekan lagi menuju akhir tahun, harus dikebut,” kata Atang Trisnanto, Minggu (18/12/2022).
Politisi PKS itu meminta agar menambah jumlah tenaga kerja, dan waktu pekerjaan untuk proyek yang saat ini progresnya belum rampung 100 persen.
Atang berharap, tidak ada proyek luncuran seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Saya kira mudah-mudahan tidak kemudian molor (menjadi luncuran) tahun depannya,” kata Atang.
Namun demikian, DPRD belum menerima laporan secara tertulis terkait progres pekerjaan yang berjalan dari Pemkot Bogor.
“Data pencapaian yang kami terima hanya sampai Oktober 2022, sementara yang hari ini belum diterima secara resmi karena alasanya masih memerlukan update dari kegiatan di lapangan,” ucapnya.
“Serapan anggaran kalau nggak salah hampir sekitar 80 persen (per Oktober),” ungkap Atang.
Salah satu proyek strategis Pemkot Bogor, pertama pembangunan unit sekolah baru satu atap (Satap) di Kelurahan Kencana, Tanah Sareal.
Tahun 2022 ini, pembangunan Satap Kota Bogor sudah memasuki tahap ketiga. Pembangunan dikerjakan CV Prima Tumbuh Bersama dengan nilai kontrak Rp
9.129 miliar sejak Juni 2022.
Kemudian, pembangunan Gedung Blok I dan Blok 4 RSUD Kota Bogor.
Anggaran pembangunan Blok 1 RSUD Kota Bogor itu berasal dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan, anggaran pembangunan Blok 4, berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat sebesar Rp 41,6 miliar.
Lalu, pengerjaan pembangunan lanjutan Jalan R3 sepanjang 200 meter di kawasan Parung Banteng, menggunakan APBD Kota Bogor dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliar.
Selain itu, ada jalur pedestrian di Jalan Dewi Sartika sekitar Alun-Alun Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Kemudian di Jalan Achmad Adnawijaya, Kecamatan Bogor Utara, serta sekitar Rumah Sakit Bogor Medical Center (BMC), Kecamatan Bogor Timur. “Untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Bogor sudah selesai,” ungkap Atang. Selama dua tahun pembangunan, revitalisasi eks-gedung DPRD telah mendapat anggaran sebesar Rp 13,6 miliar pada tahap pertama dan Rp 10 miliar pada tahap kedua. “Kita akan pastikan beberapa proyek besar yang masuk program strategis itu, terselesaikan dengan jadwal yang tepat. Nanti Insya Allah di tahun 2023, kita akan melakukan lebih banyak lagi intensitas rapat kerja evaluasi,” sebutnya. “Per tiga bulan akan dapat dievaluasi masing-masing komisi dengan OPD, untuk serapan anggaran maupun capaian target,” sambung Atang. Saat ditanya kemungkinan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kota Bogor, “Kita akan pastikan beberapa proyek besar yang masuk program strategis itu, terselesaikan dengan jadwal yang tepat. Nanti Insya Allah di tahun 2023, kita akan melakukan lebih banyak lagi intensitas rapat kerja evaluasi.” Atang berharap jumlahnya akan jauh lebih kecil tahun ini. “Mudah-mudahan tidak lebih besar dari tahun kemarin. Tahun 2021 sebesar Rp 365 miliar atau lebih dari 15 persen. Harapan kami maksimal 10 persen dari APBD, artinya diangka Rp 300 miliar,” tukasnya. (ded)
Views: 13
COMMENTS