Bogor – Komisi I DPRD Kota Bogor yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Karnain Asyhar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor [2/6], sebagai bagian dari upaya pengawasan dan koordinasi terkait berbagai isu pertanahan di wilayah Kota Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kota Bogor dan pihak BPN membahas berbagai persoalan strategis, termasuk percepatan sertifikasi tanah, penataan aset milik pemerintah daerah, serta penyelesaian sengketa tanah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Tak luput dalam pembicaraan tersebut adalah terkait konflik aset Pemkot Bogor dengan masyarakat kampung Babakan Baru Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan.
Ketua Komisi I, Karnain Asyhar, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan institusi vertikal seperti BPN dalam rangka menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
> “Kami mendorong BPN Kota Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses sertifikasi, terutama pada aset-aset pemerintah yang strategis. Kolaborasi antara DPRD dan BPN harus terus ditingkatkan,” ujar Karnain Asyhar.
Dalam pertemuan ini, Karnain Asyhar, yang juga Politisi PKS menyampaikan pentingnya upaya sinergi BPN Kota Bogor bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor dalam mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Ojek Pajak (NOP).
“Integrasi NIB dan NOP ini akan berdampak positif pada, meningkatkan Akurasi dan Validitas Data, Mempercepat Pelayanan Pertanahan dan Perpajakan, Meningkatkan Kepatuhan dan Potensi Penerimaan Pajak, Mencegah Sengketa Tanah dan Pajak Berganda, Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Aset, Mendukung Program Strategis Nasional” terang Karnain Asyhar
Karnain melanjutkan Integrasi ini sejalan dengan program reformasi birokrasi, reforma agraria, dan transformasi digital di bidang pertanahan dan perpajakan.
Pihak BPN Kota Bogor menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk terus memperbaiki layanan, termasuk melalui digitalisasi proses pertanahan serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Kunjungan ini juga menjadi momentum bagi Komisi I untuk menyerap aspirasi dan memastikan bahwa kebijakan pertanahan di Kota Bogor berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Views: 4
COMMENTS