BOGOR — Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) pada Rabu (21/5), membahas lebih dalam soal potensi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun masih menyimpan banyak persoalan yang belum terselesaikan secara sistemik.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Ir. Muaz HD, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Dishub yang dianggap kurang serius dalam menangani persoalan parkir, khususnya parkir ilegal yang merusak citra Kota Bogor sebagai kota tujuan wisata.
“Ini sudah saya usulkan sejak 2010. Tapi Dishub selalu menghindar. Cobalah ini serius sedikit, sehingga semua bisa tertangani, tidak lagi memperhitungkan apakah di jalan provinsi atau jalan apapun, tinggal menyediakan fasilitasnya,” tegas Muaz.
Politisi senior ini menyoroti betapa buruknya dampak parkir liar terhadap kenyamanan wisatawan dan citra Kota Bogor secara keseluruhan. Menurutnya, jika dibiarkan, praktik semacam ini akan mencederai misi besar Kota Bogor sebagai destinasi wisata nasional.
“Nah, yang perlu untuk perbaikan Kota Bogor adalah parkir yang ilegal. Ini untuk menjaga nama Kota Bogor. Di Surya Kencana, di sini saja, di sekitar Kebun Raya, itu ada tempat parkir antara 30 ribu sampai 50 ribu. Ini perlu juga diantisipasi. Jangan sampai ini terjadi. Ini ilegal,” ujarnya.
Muaz juga menegaskan bahwa pengalaman buruk wisatawan akibat parkir liar dapat berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kota hujan ini. Ia membagikan pengalamannya sendiri yang sempat dikenai tarif parkir tidak wajar.
“Nah, ini membuat Kota Bogor menjadi buruk. Padahal Kota Bogor menjadi tujuan wisata. Kalau kemudian orang berwisata diperlakukan begitu, maka itu Kota Bogor menjadi jelek. Sehingga, saya bilang menjadi kota wisata ini tidak bisa sampai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muaz menyebut bahwa persoalan parkir liar bukan hanya tanggung jawab Dishub, tetapi juga harus menjadi perhatian lintas sektor, termasuk Dinas Pendapatan. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan keluhan serupa kepada dinas terkait sebelumnya.
“Saya sudah pernah ngomong dengan Dinas Pendapatan tentang hal ini. Parkir-parkir liar yang ada, biayanya tinggi sekali. Saya sendiri pernah malah ditarik 50 ribu, padahal cuma 10 menit di daerah Kebun Raya,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Muaz mengingatkan kembali pentingnya sinergi dan komitmen serius dari Dishub untuk menciptakan sistem parkir yang tertib, terjangkau, dan ramah bagi pengunjung maupun warga lokal.
“Jadi, Kota Bogor perlu kita jaga. Jadi, Dishub juga, sesuai dengan tugasnya, untuk menjaga Kota Bogor. Sehingga Kota Bogor menjadi tetap menarik bagi para wisatawan,” tandasnya.
Rapat ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD akan terus mendorong perbaikan sektor transportasi, khususnya perparkiran, sebagai bagian dari strategi memperkuat basis ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.
Views: 7
COMMENTS