Anggota DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, S.Si., M.Si., dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2024, menyampaikan kritik konstruktif terhadap substansi laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota.
Dalam penyampaiannya, Rozi menekankan bahwa meski LKPJ telah memenuhi struktur format sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019, namun dari sisi substansi kedalaman analisis kinerja program, dokumen ini dinilai masih minim.
Empat catatan penting yg disampaikan Rozi adalah:
1. Outcome program belum tergambar dengan jelas.
Banyak program hanya menampilkan serapan anggaran dan capaian angka, tetapi belum memperlihatkan hasil nyata di masyarakat.
2. Minimnya analisis kendala atau kegagalan target.
LKPJ belum menjelaskan penyebab tidak tercapainya sejumlah target RPJMD serta langkah korektif yang dilakukan.
3. Tidak rinci proyek infrastruktur fisik.
Saat pendalaman dikomisi terkait LKPJ belum memuat secara detail proyek strategis apa saja yang sudah tuntas, yang masih berjalan, atau yang tertunda, lalu apa sj masalah yg dihadapi dan kendala yg ada.
4. Perlu format baru berbasis outcome dan problem solving.
Rozi mendorong agar LKPJ wajib dilengkapi dengan matriks Outcome-Output-Problem-Solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan DPRD mendalami setiap program & kegiatan tersebut.
“Kami ingin LKPJ tidak hanya menjadi laporan administrasi, tapi sungguh-sungguh menjadi cermin kinerja pemerintah daerah yang berdampak langsung ke rakyat,” ujar Rozi di hadapan peserta rapat.
Rozi berharap rekomendasi Pansus kali ini dapat menjadi catatan penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan Kota Bogor di tahun-tahun mendatang.
Views: 8
COMMENTS