BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan infrastruktur dalam mendukung keberhasilan program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dijalankan di Posyandu. Hal ini disampaikan oleh Endah Purwanti, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, saat menyampaikan rekomendasi Komisi IV terkait sektor kesehatan.
Menurut Endah, Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran strategis yang kini diperluas dalam kerangka ILP. Dalam program tersebut, Posyandu tidak hanya menjalankan fungsi layanan dasar, tetapi menjadi simpul koordinasi dari enam dinas pengampu lintas sektor.
“Rekomendasi Komisi 4 terkait dengan Kesehatan, dalam konteks ini, Komisi 4 dalam hal ini mendukung dengan adanya program ILP Posyandu, jadi dengan siklus hidup ini tentu saja lebih terintegrasi, dimana insyaallah ada 6 dinas pengampu dalam program ILP ini,” ungkap Endah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan yang memadai di tingkat daerah. Saat ini, Endah melihat masih ada kekosongan struktural yang perlu segera dibenahi.
“Yang pertama adalah penguatan di kelembagaan. Sampai hari ini belum ada bidang yang khusus yang mengampu di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang sebelum ini itu ada di Dinas DMP3A, jadi ada bidang masyarakatnya,” jelasnya.
Ia merujuk pada regulasi terbaru yang menyatakan bahwa Posyandu kini masuk dalam kategori kelembagaan masyarakat. Dengan demikian, ia berharap akan ada unit kerja atau bidang khusus yang fokus dalam pengembangan program Posyandu, terutama yang terintegrasi dalam skema ILP.
Selain itu, Endah juga menyoroti pentingnya digitalisasi Posyandu agar layanan yang diberikan lebih luas, efisien, dan berdaya guna. Digitalisasi bukan hanya untuk pencatatan kesehatan, tetapi juga untuk layanan psikologi, perlindungan perempuan dan anak, ekonomi keluarga, hingga konsultasi keluarga.
“Yang kedua, adanya digitalisasi Posyandu yang terintegrasi. Di mana tidak hanya layanan kesehatan, tapi juga terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, ekonomi keluarga, ketahanan keluarga, layanan konsultasi, psikologi. Dan satu data itu dibutuhkan,” terangnya.
Tak kalah penting, Endah menekankan bahwa aspek sarana dan prasarana Posyandu masih perlu didorong lebih kuat. Hingga saat ini, sebagian besar Posyandu belum memiliki perangkat dasar seperti laptop dan peralatan digital lainnya yang sangat diperlukan untuk mendukung sistem layanan dan pelaporan.
“Yang ketiga yang harus dimiliki Posyandu adalah penguatan dari segi sarana dan prasarananya. Jadi, hari ini masih minim untuk laptopnya, peralatan lainnya karena yang harus ada di Posyandu,” tambahnya.
Ia berharap, ketiga poin penting tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas.
“Jadi tiga hal ini memang harus menjadi concern ke depan di 2026 dalam rangka mendukung program ILP di Posyandu,” pungkasnya.
Dengan transformasi yang tepat, Posyandu di Kota Bogor tidak hanya akan menjadi pusat layanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang modern, inklusif, dan terintegrasi.
Views: 5
COMMENTS