Ketua DPRD Usul Sekolah Tatap Muka Ditunda

HomeParlementaria

Ketua DPRD Usul Sekolah Tatap Muka Ditunda

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan kegiatan belajar mengajar (KBM)  tatap muka masih menuai kontroversi.  Penyebabnya,  karena pandemi covid-19 yang belum selesai di Indonesia, khususnya di Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang agar kelak saat dilakukan tidak ada hal yang tidak diinginkan.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan sangat matang terkait rencana pembelajaran tatap muka di awal  2021. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada aspek epidemiologi, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan, serta kesiapan penerapan protokol kesehatan di sekolah atau lembaga pendidikan.” Ungkap Atang.

Menurutnya, Aspek epidemiologi, terlihat dari angka penyebaran yang semakin luas dan tren jumlah terkonfirmasi positif yang terus meningkat. Selain aspek epidemiologi, ia meneruskan, dari sisi kesiapan sarana prasarana medis pun harus dipikirkan karena saat ini pun ketersediaan ruang perawatan Rumah Sakit sudah hampir penuh. Jika pembelajaran ini dilanjutkan dengan tatap muka ditakutkan ada klaster baru jika memang tidak benar-benar dipikirkan secara matang.

“Sementara kesiapan penambahan ruang perawatan baru yang perlu waktu. Belum lagi keterbatasan proporsi tenaga kesehatan. Mereka sudah berjuang selama 10 bulan secara terus menerus dan angka belum juga turun,” jelasnya.

Dari dua pertimbangan tersebut, ia menyarankan agar rencana PTM di sekolah ditunda terlebih dahulu beberapa waktu lagi hingga benar-benar sudah siap dengan semua resikonya.

“Mungkin lebih baik ditunda. Nanti di pertengahan semester, bulan Maret baru bisa dilihat lagi kemungkinan pelaksanaannya. Kita berharap sudah mulai turun angka penyebaran covid-19. Terlebih, jika Pemerintah sudah menyiapkan vaksin yang memang sudah lulus uji klinis dan teruji keberhasilannya,” ujarnya.

Sambil menunggu perkembangan, ia menambahkan, pihak sekolah dan pemerintah mulai bisa disiapkan dan diassessment kesiapan penerapan protokol kesehatan di masing-masing sekolah dan lembaga pendidikan.

“Sehingga dengan demikian, pada saat kebijakan PTM sudah dapat diberlakukan, semuanya sudah siap,” pungkasnya.

Hits: 0

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0