Komisi IV Soroti 1.800 Anak Putus Sekolah yang Belum Terjamah Program JAPATI

HomeAnggota DewanEndah Purwanti, S.Pi

Komisi IV Soroti 1.800 Anak Putus Sekolah yang Belum Terjamah Program JAPATI

BOGOR – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) memperluas jangkauan Jaringan Anak Putus Sekolah (JAPATI)—program yang dirancang mengembalikan anak putus sekolah ke dunia pendidikan. Dalam rapat kerja bersama Disdik, Rabu (16 April 2025), Endah membeberkan bahwa dari sekitar 2.400 anak putus sekolah yang terdata, baru ± 600 atau seperempatnya menerima intervensi. “Artinya masih ada 1.800 anak tertinggal. Kita tidak bisa puas dengan capaian parsial. Disdik harus mempercepat penuntasan,” tegas politisi PKS itu.

Endah menilai akar persoalan terletak pada ketiadaan basis data terpadu dan mekanisme penjangkauan yang masih manual. Ia meminta JAPATI dirombak menjadi layanan daring lengkap dengan dashboard real‑time yang memuat identitas, tingkat pendidikan terakhir, hingga kebutuhan setiap anak. Sistem ini, kata dia, harus terhubung dengan aparat wilayah—lurah, camat, RT/RW—agar laporan kasus putus sekolah bisa langsung tercatat dan ditindaklanjuti.

Selain itu, ia mendorong kolaborasi lebih erat bersama Pusat/Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menyediakan bimbingan belajar, program kejar paket, hingga pelatihan vokasi. Menurut Endah, digitalisasi data dan sinergi lintas lini akan mencegah anak terlewat hanya karena dokumen tidak lengkap atau alamat tak tercatat.

Ia juga menekankan bahwa menuntaskan putus sekolah—terutama di jenjang SMP dan SMA—akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor, membuka akses ke pekerjaan layak, serta membangun kepercayaan diri generasi muda karena memiliki ijazah resmi. “Anak‑anak ini aset kota. Kalau JAPATI digarap serius, kita tidak hanya menekan angka putus sekolah, tetapi juga mencetak SDM unggul yang siap menghadapi ekonomi berbasis kecerdasan buatan,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Endah, tengah menyiapkan rekomendasi tertulis agar perluasan JAPATI masuk dalam RKPD 2026 dan APBD Perubahan 2025, sekaligus menetapkan target “Zero Putus Sekolah” maksimal lima tahun. DPRD juga akan meminta laporan progres triwulanan untuk memastikan anggaran benar‑benar digunakan demi masa depan anak Bogor.

Views: 6

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: