Bogor — Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 di Kota Bogor mencatatkan total pendaftar sebanyak 13.726 siswa. Dari jumlah tersebut, hanya 6.724 siswa yang diterima di sekolah negeri, sementara 7.002 siswa lainnya belum tertampung.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyani, S.Hum., menyampaikan keprihatinannya dan mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengambil langkah konkret. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Pendidikan anak-anak Kota Bogor merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota. Jika tidak dapat membantu secara menyeluruh, minimal ada bentuk perhatian dan kebijakan yang meringankan beban orang tua, khususnya dari kalangan tidak mampu,” ujar Mulyani dalam keterangannya pada Jumat (11/7).
Menurutnya, mendorong seluruh siswa untuk masuk ke sekolah negeri tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan daya tampung dan jumlah rombongan belajar (rombel).
Mulyani juga merespons wacana dari Gubernur Jawa Barat terkait penambahan jumlah siswa dalam satu rombel hingga 50 orang sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung. Ia menilai kebijakan tersebut tidak realistis dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.
“Menambah jumlah siswa dalam satu kelas hingga 50 orang bukanlah solusi yang bijak. Dengan jumlah sebanyak itu, proses pembelajaran tidak akan optimal dan target pembelajaran sulit tercapai.” ungkapnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Bogor segera mengambil langkah konkret, termasuk kemungkinan pemberian subsidi atau bantuan biaya pendidikan untuk sekolah swasta, guna memastikan tidak ada anak Kota Bogor yang tertinggal dari dunia pendidikan hanya karena persoalan ekonomi atau daya tampung.
Views: 6
COMMENTS