Bogor, (21/02) – Dalam upaya memperketat pengawasan peredaran minuman keras di Kota Bogor, Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar razia di sejumlah kafe dan warung di wilayah Tanah Sareal dan Bogor Timur.
Razia ini dilakukan pada Jumat, 21 Februari 2025 kemarin, dan menemukan peredaran minuman keras yang mudah diakses masyarakat, termasuk jenis golongan C yang seharusnya memiliki izin khusus.
Anna Mariam Fadhilah, Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat hasil sidak tersebut.
“Hasil sidak semalam menunjukkan betapa mudahnya masyarakat mendapatkan miras di Kota Bogor. Dari warung kelontong hingga kafe besar, kami menemukan berbagai jenis minuman keras, termasuk golongan C, yang dijual bebas. Padahal dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sudah jelas bahwa golongan B dan C tidak boleh dijual bebas dan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), yang saat ini hanya dimiliki oleh empat kafe di Kota Bogor,” jelas Anna, Minggu 21 Febuari 2025.
Lebih lanjut, Anna menegaskan bahwa razia ini merupakan langkah antisipasi menjelang bulan suci Ramadan serta respons terhadap insiden tragis sebelumnya di mana empat warga meninggal dunia akibat mengonsumsi minuman keras oplosan.
“Kami sangat prihatin melihat betapa bebasnya peredaran miras di Kota Bogor. Padahal, miras sering kali menjadi pemicu berbagai tindak kejahatan, seperti kekerasan, kriminalitas, dan bahkan pemerkosaan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anna menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah dalam penegakan aturan terkait peredaran minuman keras. “Pemerintah harus tegas dalam penindakan pelanggaran miras ini. Jika tidak, peredaran miras akan terus terjadi tanpa ada rasa takut dari para penjual,” tegasnya.
Views: 1
COMMENTS