Bogor – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dengan agenda pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2024. Fokus pembahasan terkonsentrasi pada percepatan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta optimalisasi retribusi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menegaskan bahwa dorongan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2024, di mana salah satu catatan penting Komisi I adalah rendahnya capaian retribusi pada sektor bangunan gedung (PBG) dan penerbitan sertifikat lain fungsi (SLF(.
“Dalam LKPJ 2024, kami mencermati bahwa realisasi retribusi PBG dan penerbitan SLF belum sesuai target. Ini menunjukkan perlunya upaya konkret untuk memperbaiki kinerja pelayanan perizinan dan pengawasan bangunan,” ujar Karnain.
Karnain menekankan bahwa upaya percepatan ini juga berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap bangunan memiliki PBG sebelum pembangunan, serta SLF sebelum digunakan.
“PP 16 Tahun 2021 menegaskan pentingnya regulasi teknis bangunan. Pemerintah Kota harus menjadi teladan dengan menyelesaikan SLF seluruh bangunan milik daerah, dan di sisi lain mendorong pemilik bangunan swasta agar taat aturan,” tambahnya.
Dinas PUPR merespons dengan menyatakan komitmen untuk memperkuat sistem pelayanan perizinan berbasis digital, meningkatkan sinergi antar-OPD, serta memperluas sosialisasi dan pendampingan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Komisi I menutup rapat dengan menegaskan bahwa temuan dalam LKPJ menjadi dasar penguatan fungsi pengawasan DPRD, dan meminta Dinas PUPR segera menyusun roadmap percepatan SLF dan optimalisasi retribusi, dengan target yang terukur hingga akhir tahun 2025.
Views: 12
COMMENTS