Bogor — Rabu, 7 Januari 2026, Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor di Ruang Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk mengevaluasi anggaran pendidikan tahun 2026 serta pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV mencatat dua persoalan utama pendidikan di Kota Bogor, yakni keterbatasan akses masuk sekolah negeri melalui SPMB serta kekurangan guru yang mencapai sekitar seribu orang. Kedua isu ini dinilai berpengaruh langsung terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menekankan pentingnya langkah terobosan di tengah moratorium ASN yang belum dicabut. Ia mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penelusuran dan reposisi ASN di lingkungan Pemkot yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan, serta menyusun skema rekrutmen guru honorer yang profesional, terukur, dan berbasis kajian kebutuhan tahunan.
Selain itu, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan memperkuat transparansi dan efektivitas anggaran agar benar-benar menjawab persoalan akses pendidikan dan kekurangan tenaga pendidik.
“Anggaran pendidikan yang besar harus berdampak langsung pada pemerataan akses sekolah dan pemenuhan guru, sehingga hak pendidikan anak-anak Kota Bogor dapat terpenuhi secara adil dan bermutu,” ujar Rozi.
Views: 44
COMMENTS